Senator Destita Minta Program Makan Gizi Gratis Masuk Hingga ke Pelosok Desa di Bengkulu dan Jangan Bebankan APBD

JAKARTA, GEBAY.co.id, – Dalam Rapat Kerja (Raker) Komite III DPD RI bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajarannya , Anggota DPD RI Dapil Provinsi Bengkulu apt. Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M meminta agar program makan bergizi gratis dalam masa percobaannya dapat masuk hingga ke daerah-daerah terpencil plosok desa di Provinsi Bengkulu. Selasa (21/1/2025) di kantor DPD RI.
Senator Destita juga menegaskan bahwa program makan gizi gratis nasional ini menggunakan APBN tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menilai banyak daerah-daerah yang mungkin APBD nya sangat terbatas.
Menurut Destita, masyarakat di pelosok desa sering kali menghadapi kendala akses terhadap makanan bergizi, yang berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan mereka. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar program makan bergizi gratis ini dibiayai melalui dana pusat atau kerja sama dengan pihak swasta.
“Kesejahteraan masyarakat di pelosok desa adalah tanggung jawab bersama. Saya meminta agar program ini tidak membebani APBD, tetapi menggunakan dana dari pusat APBN atau menggandeng mitra strategis, seperti perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR),” harap Destita.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, mitra hingga ke BUMDes agar program ini dapat berjalan maksimal sepert. Destita juga meminta BGN memberikan informasi yang terbuka dan transparan.
“BGN harus lebih terbuka dan transparan untuk mitra yang ingin bergabung dengan BGN. Agar di masyarakat tidak banyak pertanyaan terkait bagaimana proses, syarat-syarat pendaftaran sebagai mitra. Memang sudah ada video yang yang menjelaskan hal tersebut, namun pelaksanaannya terdapat banyak pertanyaan bagi masyarakat,”jelas Destita Kerudung Putih.
Program ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam mengatasi masalah gizi buruk, stunting khususnya di wilayah pedalaman Bengkulu, sekaligus mendorong pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. (Fs)