Senator Destita Soroti Dampak Kebijakan PTN BLU terhadap PTS di Bengkulu dalam Rapat dengan Mendiktisaintek
Jakarta – Komite III DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (3/12/2024). Rapat ini membahas realisasi program dan anggaran tahun 2024, rencana kerja tahun 2025, serta isu strategis terkait kuota beasiswa pendidikan Indonesia.
Salah satu poin yang disoroti adalah aspirasi daerah terkait dampak kebijakan perguruan tinggi negeri (PTN) berstatus Badan Layanan Umum (BLU) terhadap perguruan tinggi swasta (PTS). Senator Bengkulu, Apt. Destita Khairilisani, menyampaikan keluhan bahwa kebijakan tersebut mengurangi jumlah mahasiswa baru di PTS, khususnya perguruan tinggi kecil.
“Kami memiliki empat universitas negeri dan 20 universitas swasta di Bengkulu. Saya menerima aspirasi, bahwa dengan penerimaan mahasiswa baru yang meningkat di PTN berstatus BLU, PTS kami mengalami kekurangan mahasiswa baru. Perguruan tinggi kecil bahkan terancam gulung tikar. Mohon perhatian terhadap hal ini, Pak Menteri,” ungkap Destita.
Selain itu, ia juga menyoroti permasalahan terkait akreditasi program studi (prodi) dan institusi. Saat ini, proses akreditasi yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dianggap memberatkan, terutama dari sisi biaya, dibandingkan dengan akreditasi yang sebelumnya dikelola oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
“Biaya akreditasi melalui LAM sangat mahal, sehingga kami berharap dapat dikembalikan ke BAN-PT yang lebih terjangkau dan membantu perguruan tinggi,” tambahnya.
Satryo mengakui bahwa kesenjangan akses pendidikan tinggi antara wilayah barat dan timur Indonesia mencerminkan disparitas dalam upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi daerah dan di wilayah 3T masih relatif rendah.
Satryo juga menyinggung sejauh ini daerah yang paling tinggi APK-nya yaitu Banten 148,61 persen dengan perhitungan jumlah yang kuliah dibagi populasi penduduk. Sementara untuk urutan terbawah Provinsi Bangka Belitung dengan 16,53 persen.
“Bagaimana mengatasinya? kita membuat strategi program afirmasi beasiswa, peningkatan kualitas pendidikan, kapasitas perguruan tinggi lokal, pengembangan akademi pemerintah daerah, dan lain-lain,” bebernya.
